Bagaimana kami bisa membantu hari ini?
Daftar Isi
< Seluruh Topik
Cetak

Pembahasan Seputar UMR , UMK , UMP Lengkap

1. UMR, UMK dan UMP

Sobat Info Jika mengulas mengenai upah pegawai ke-3 istilah ini selalu disebut. Untuk calon pegawai, fresh graduate, istilah ini bisa saja dasar untuk ingin mendaftarkan atau mungkin tidak.

Kita tahu jika ke-3 nya ialah standard upah minimum yang diterima pegawai. Tiap tahun ke-3 kependekan ini menjadi topik hangat, apa lagi di Hari Pekerja. Tetapi bukan hanya itu, banyak pula dari pegawai yang masih bimbang untuk membandingkannya. Walau sebenarnya mereka pasti harus ketahui untuk pastikan gaji yang diterimanya telah sesuai ketetapan.

Untuk pahami makna dan berbeda UMK, UMR dan UMP pasti tidak dapat dilepaskan dari pola penggajian di Indonesia. Ada lumayan banyak ketentuan berkaitan dengan penggajian di Indonesia, yang nanti akan diulas dalam artikel berikut ini.

Mekanisme pengupahan pegawai swasta menurut Depnaker jadi referensi langkah hitung upah pegawai yang perlu diamati oleh pebisnis karena jika tidak taat menaatinya dapat memetik ancaman berbentuk kurungan atau denda.

Ini sudah pasti tidak diharapkan oleh beberapa pebisnis ingat akan bikin rugi perusahaan.
Pola penggajian ini juga kuat hubungannya dengan bagaimana implikasinya dalam elemen upah yang diterima pegawai tiap bulannya. Lantas bagaimana UMK, UMR dan UMP dapat diaplikasikan dalam usaha?

2. Awal Mula Pengertian UMR di Indonesia

UMR adalah istilah yang tersering kita dengar dalam hubungannya dalam jumlah gaji minimum.
Saat sebelum mengambil langkah lebih jauh, kita perlu ketahui apakah itu kependekan dan keterangan UMR, bagaimana pertama kali pengertian ini memengaruhi pola penggajian di Indonesia.

UMR ialah ringkasan dari Gaji Minimal Regional. Beberapa gaji minimal yang dibayar ke pegawai pada sebuah daerah tertentu.

Dalam peraturan sebelumnya, yang diartikan sebagai UMR ialah gaji minimal yang diputuskan oleh gubernur untuk jadi referensi penghasilan minimum di wilayah itu.

Untuk ketentuan yang lebih baru, makna istilah UMR diperbedakan dan dibagi jadi UMP dan UMK. Ini sesuai jenjang daerah yang diaturnya.

Akan tetapi tidak jadikan penyebutan istilah UMR dalam masyarakat lenyap. UMR tetap menjadi istilah yang biasa dipakai untuk menyebutkan gaji minimal.

3. Apa Berbeda UMK, UMR, dan UMP?

Awalnya, kita telah mengulas bagaimana asal mula berbeda UMK, UMR dan UMP. Lantas bagaimana dengan aplikasinya untuk sekarang ini?

Berawal dari keputusan menteri di atas, UMR Tingkat I diganti jadi Gaji Minimal Propinsi (UMP). Di mana makna UMP ialah gaji minimal yang berjalan di semua daerah propinsi.

Dalam pada itu, UMR Tingkat II diganti jadi Gaji Minimal Kabupaten/Kota (UMK). UMK ialah ringkasan dari standard gaji minimal yang berjalan di semua daerah kabupaten atau kota.

Selanjutnya, siapa sebagai pengambil peraturan penentuan gaji? Sebetulnya, baik UMK dan UMP masih sama ditetapkan oleh gubernur.
Akan tetapi, untuk penentuan UMK, kepala wilayah di tempat yakni bupati atau walikota punyai wewenang untuk menyarankan jumlah gaji minimal ke gubernur.

Sementara untuk kabupaten atau kota yang tidak menyarankan besaran UMK-nya maka ikuti besaran UMP yang berjalan di propinsi untuk pemberian gaji pekerja dan pegawai di wilayah itu.

Jika kita saksikan dari contoh Wilayah Spesial Yogyakarta misalkan, untuk tahun 2021, UMP yang diputuskan ialah Rp1.765.000. Dalam pada itu, UMK per kabupaten dan kota ialah seperti berikut:

Sesuai SK Gubernur No. 340/KEP/2020 mengenai besaran UMK Kabupaten/Kota di DIY, berikut besaran UMK terkini DIY tahun 2021.

Kota Besaran UMK
Kota Yogyakarta Rp2.069.530
Kabupaten Sleman Rp1.903.500
Kabupaten Bantul Rp1.842.460
Kabupaten Kulon Progo Rp1.805.000
Kabupaten Gunungkidul Rp1.770.000

4. UMR dalam Elemen Upah Pegawai

Sama seperti yang telah disebut sebelumnya, UMR ialah besaran upah minimal yang perlu dibayar oleh perusahaan ke pegawainya. Minimal upah dasar yang diterima pegawai.

Dalam elemen upah pegawai, kerap kali, tidak cuma jumlah upah dasar ini saja yang diterima. Ini sudah pasti bergantung pada status pegawai dan peraturan perusahaan.

Selainnya upah dasar, pegawai umumnya terima beberapa sokongan kerja, bonus dan keuntungan pegawai lainnya.
Penentuan upah pegawai, bukan kasus yang gampang. Ada banyak ketentuan berkaitan yang ketat atur ini.

Berdasarkan Pasal 41 PP Pengupahan, UMR ialah gaji minimal yang dapat terbagi dalam gaji tanpa sokongan atau gaji dasar terhitung sokongan masih tetap.

Misalkan, UMR dalam suatu kabupaten sejumlah Rp2.500.000, karena itu upah dasar minimum yang diterima pegawai ialah Rp1.875.000 ditambah lagi sokongan masih tetap sejumlah Rp625.000.

Atau untuk UMR DKI Jakarta tahun 2021 sejumlah Rp4.416.187 karena itu pembagian jatahnya ialah sejumlah Rp3.312.140 sebagai upah dasar dengan sokongan masih tetap sejumlah Rp1.104.046.

Hal ini sesuai ketetapan elemen gaji dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam undang-undang ini disebut jika untuk upah yang diterima pegawai ialah minimum 75% berbentuk upah dasar dan 25% bekasnya dapat ditambahkan dengan sokongan masih tetap.

Tersebut barusan berbeda UMK, UMR dan UMP. Menyaksikan bagaimana ketatnya ketentuan berkaitan penggajian ini pasti perusahaan tidak mau menyalahinya sampai dapat menyebabkan memperoleh ancaman.

Untuk pelanggaran ketentuan berkaitan penggajian ini dapat terserang ancaman baik pidana kurungan atau denda.
Perusahaan pasti ingin pastikan pemberian gaji pada pegawai sudah patuh sesuai ketetapan dan ketentuan perundangan yang berjalan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

Masuk

Daftar

Setel Ulang Kata Sandi

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email, anda akan menerima tautan untuk membuat kata sandi baru melalui email.